Banggar DPRK Aceh Barat Sampaikan Pandangan terhadap RAPBK 2024

Avatar photo

Aceh Barat, Mjndewsmedia.com : Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) menuntaskan pembahasan setiap kedinasan. Badan Anggaran (Banggara) DPRK Aceh Barat menyampaikan saran dan masukan agar menjadi pertimbangan eksekutif nantinya.

Penyampaiannya dilakukan oleh Juru Bicara Banggar DPRK, Ahmad Yani pada Paripurna ke IX masa sidang ke III tentang RAPBK tahun 2024, yang berlangsung di aula utama kantor legislative setempat, Jumat, 17 November 2023. Pihaknya meminta pemerintah mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan, serta sistem operasional pemungutan pendapatan daerah melalui penyempurnaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Melalui penambahan fungsi dan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.

DPRK meminta eksekutif melalui dinas terkait, mempermudah pelayanan pembayaran dengan menyediakan berbagai fasilitas serta digitalisasi pajak daerah.  Bahkan dikatakan Ahmad Yani, pendampingan kepada wajib pajak berupa edukasi pengelolaan hasil pajak konsumen. Selain itu, meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan pendapatan asli daerah, menegakkan peraturan melalui sosialisasi dan penertiban.

Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan PAD, serta melibatkan seluruh stakeholder melalui koordinasi dan kemitraan. Kemudian, pengalokasian belanja daerah diarahkan membiayai program dan kegiatan prioritas, terkait dengan akselerasi pencapaian IPM dan akselerasi pencapaian visi dan misi, “Serta kegiatan pendukung lainnya yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat, agar output dan outcome memiliki urgensi serta luas jangkauannya,” sebutnya.

Banggar DPRK juga menyoroti terkait persoalan tiga gedung rumah sakit IGD, UTD dan Rawat Inap yang terindikasi mutu pembangunannya kurang spesifikasi seperti diharapkan. Sehingga hasil pembangunan banyak tidak terpakai fasilitasnya, maka tim badan anggaran DPRK meminta kepada Pemkab Aceh Barat melakukan audit investigasi terhadap pembangunan yang di bangun pada 2021 dengan biaya 11 miliar tersebut.

Lalu, terkait soal audit keuangan di tingkat gampong oleh Inspektorat Aceh Barat, menurut informasi berkembang dalam pembahasan bersama tim anggaran, masih banyak keuchik terindikasi temuan dana desa belum optimal pengembaliannya ke kas gampong, “Maka tim badan anggaran DPRK Aceh Barat minta Pj bupati menginstruksikan kepada inspektorat segera mencari solusi terhadap persoalan tersebut,” tegasnya.

Disisi lain, Persoalan dana bagi hasil pertambangan hingga 2024 hanya satu-satunya dari perusahaan PT Mifa Bersaudara sebesar  Rp 98 miliar. Maka berdasarkan hal tersebut legislatif mendesak Pj Bupati Aceh Barat dan Pemerintah Aceh, mengevaluasi beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara lainnya yang belum berkontribusi untuk daerah, sementara izin ada yang sudah 15 tahun mereka kantong. “Istilahnya jika belum siap jangan taruh handuk di pintu kamar mandi, kalian tidak mandi yang lain tidak bisa masuk, sementara Aceh Barat butuh PAD untuk membangun daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *