DAERAH  

DPRK Sorot Rendahnya Realisasi Belanja Modal APBK Aceh Barat, Baru Terserap 34 Persen

Avatar photo

Aceh Barat, Mjdnewsmedia.com – DPRK Aceh Barat menyorot terkait masih rendahnya realisasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat 2023 yang kini sudah memasuki akhir semester tiga.

Rendahnya serapan anggaran tahun 2023 ini salah satunya belanja modal yang belum mencapai 40 persen pada 1 September 2023, dan secara keseluruhan serapan anggaran baru 34 persen.

“Kita menyayangkan kondisi saat ini, seharusnya realisasi belanja modal di akhir semester tiga minimal sudah 65 persen,” ungkap Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli, SE kepada Mjdnewsmedia.com, Rabu (6/9/2023).

“Namun saat ini 40 persen saja belum mencapai. Kondisi ini terancam tidak bisa dilakukan pembahasan APBK Perubahan,” ujar dia.

Dikatakannya, saat ini realisasi belanja modal per 1 September 2023, di sejumlah SKPK, masih rendah.

Misalnya, Dinas Pendidikan, baru terealisasi 21,01 persen dari Rp 18,3 miliar.

Dinas Kesehatan 39,72 persen dari Rp 15,4 miliar, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 33,67 persen dari Rp 117,7 miliar.

Disebutkan Ramli, SE, secara keseluruhan serapan anggaran baru sekitar 34 persen.

“Seharusnya memasuki triwulan ketiga minimal ada sekitar 65 persen serapan anggaran, sehingga bagaimana dilakukan pembahasan anggaran perubahan,” tukasnya.

Disebutkan dia, banyak proyek yang belum ditender, sehingga ini menjadi hambatan dalam pembangunan.

“Dinas dalam amatan kami sudah bekerja dengan baik, tetapi ada pihak ketiga yang campur tangan sehingga menyebabkan banyak proyek yang tidak dilakukan tender,” ulas dia.

Menurut Ramli SE, terjadi rendahnya serapan anggaran diduga akibat adanya pihak-pihak yang melakukan intervensi dalam pengelolaan proyek.

Sehingga masalah tersebut menjadi sebuah hambatan dalam pembangunan daerah.

Ia menambahkan, pihak dinas telah bekerja dengan baik dalam menargetkan realisasi belanja modal.

Namun saat diberikan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP), di sini terjadi kendalanya karena adanya intervensi yang membuat mereka tidak berani melakukan tender.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *