DAERAH  

H. Kamarudin Minta Pemkab Batasi Izin Pendirian Indomaret di Aceh Barat

Avatar photo
Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat H. Kamarudin Ketika Menghadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-95 Dihalaman Kantor Bupati Aceh Barat, Sabtu (28/10/2023). Ist

Aceh Barat, Mjdnewsmedia.com – Menjamurnya Usaha retail modern seperti Indomaret, diduga semakin menutup langkah rezeki pedangang-pedagang kecil di Aceh Barat. Bagaimana tidak, setiap jarak satu kilometer hingga dua kilometer (km) usaha waralaba tersebut tersedia dan bisa dijangkau warga setempat dengan mudah.

Kehadiran Indomaret yang dianggap kian pesat di Aceh Barat, kini menjadi sorotan karena dianggap dapat menggeser UMKM kecil yang dijalankan oleh masyarakat.

Mjdnewsmedia.com mencoba melihat titik-titik lokasi Indomaret di Aceh Barat  melalui Google Maps. Hasilnya, terdapat setidaknya ada 12 titik retail pasar modern itu. Sementara dari data dilapangan ada sejumlah 16 retail pasar modern itu yang beroperasi di Bumi Teuku Umar.

“Seharusnya Perizinan Indomaret di Aceh Barat harus dibatasi, jangan terlalu liar diberikan langkah seperti ini, kasian pedagang kecil kita, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya.” kata Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat H. Kamaruddin, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya, harus ada pembatasan oleh Pemerintah Aceh Barat tentang pemberian izin kepada mereka. Agar pedagang atau pelaku UMKM kecil yang ada di Bumi Teuku Umar, juga bisa merasakan nikmat rezekinya.

“Sebab dengan usaha mereka ini ada ketimpangan dengan masyarakat sekitar yang berjualan,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata Kamaruddin, keberadaan Indomaret tersebut juga membantu anak-anak muda untuk mendapat pekerjaan.

“Tapi harus dipikirkan juga usaha-usaha rakyat kecil yang akhirnya tidak bisa menjangkau harga yang timpang,” ujarnya.

“Seharusnya memang instansi terkait tidak sembarangan mengeluarkan izin usaha. Harus didaftar dan dilihat dalam suatu wilayah sudah ada berapa cabang usaha tersebut. Agar roda ekonomi masyarakat berputar dengan baik terutama UMKM di Aceh Barat.” Tambah Kamaruddin.

Kamaruddin meminta kepada pemerintah Aceh Barat, agar urusan perizinan waralaba tersebut harus dibatasi dan dipikirkan secara matang-matang kedepannya.

“Jadi pemerintah harus membatasi mereka. Jangan sampai diperbanyak lagi jumlahnya. Apabila ini terus diberi izin secara sembrono maka suatu saat nanti ketika sudah dikuasai pasar oleh mereka, maka akan dimonopoli harga nanti, kasian pedagang-pedagang kecil kita.” Demikian H. Kamaruddin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *