DAERAH  

Langgar SOP Hauling, Dishub Aceh Barat Panggil PT. AJB

Avatar photo

Aceh Barat, Mjdnewsmedia.com – Dinas Perhubungan Aceh Barat telah melakukan survey bersama Konsultan terkait aktivitas hauling yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pengecekan tersebut guna menentukan ruas jalan yang nantinya akan digunakan oleh PT. Agrabudi Jasa Bersama (AJB) sendiri.

“Kita sudah memanggil konsultan PT. Agrabudi Jasa Bersama (AJB), namun sampai saat ini mereka belum mengkonfirmasi lebih lanjut terkait ruas jalan mana saja yang akan digunakan untuk kegiatan hauling tersebut, dikarenakan terdapat beberapa ruas jalan yang harus dikoordinasikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).”Ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Dodi Bima Saputra kepada media, Jum’at (5/1/2024).

Jelas Dodi,pihaknya juga sudah melakukan penekanan ke pihak PT. AJB untuk memenuhi SOP yang berlaku dan akan memanggil perusahaan tersebut terkait aktivitas Houling menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 dan 4 yang melebihi MST (Muatan Sumbu Terberat) pada ruas jalan yang dilalui.

“Setelah kita berkoordinasi, Pihak PT. AJB bersedia memenuhi rekomendasi teknis persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh Barat.” tegas Dodi.

“Hasil koordinasi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dengan PSU terkait tonase muatan DT Houling bahwa saat ini pihak PSU sudah mulai membatasi muatan sesuai dengan spesifikasi dan kapasitas muat DT tersebut.” Tambahnya.

Jelas Dodi, dirinya merincikan beberapa poin terkait SOP yang tercantum pada surat kesanggupan, yaitu mengenai muatan sumbu terberat maksimal yang diperbolehkan memasuki jalan umum paling tinggi 8 ton atau sesuai dengan kelas jalan, menyediakan lokasi pencucian kendaraan hasil material tambang sebelum kendaraan meninggalkan lokasi tambang, menutup rapat menggunakan terpal atau bahan lainnya dan diikat dengan kuat untuk menghindari ceceran material hasil tambang di ruas jalan yang dilalui dan tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4,2 meter dan tidak lebih dari 1,7 meter untuk lebar kendaraan.

Dengan harapan ungkap Dodi, agar pihak perusahaan tambang agar berkoordinasi kembali ke Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dan instansi terkait lainnya mengenai rute mana yang akan dilalui sebelum melakukan kegiatan hauling batu bara demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan itu sendiri.

“Ini salah satunya guna untuk memudahkan pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat dan Instansi terkait lainnya.” Tutur Dodi Bima.

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Sedang Pembangunan Pertambangan PT. Agrabudi Jasa Bersama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, disebutkan bahwa Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan melalui jalan umum yaitu maksimal 8 (delapan) Ton atau sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan memastikan kendaraan barang pengangkut hasil tambang tidak Over Dimension Over Load (ODOL).

“Pada surat keputusan tersebut disebutkan bahwa pihak perusahaan wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkutan yaitu dengan memastikan tidak ada tumpahan material hasil tambang pada rute yang dilalui serta melakukan pembersihan jalan akibat pengangkutan hasil tambang dan dalam pengangkutan hasil tambang diharapkan menutup rapat menggunakan terpal dan diikat dengan baik untuk menghindari ceceran material hasil tambang, pihak perusahaan tambang juga harus memastikan bahwa kendaraan yang memuat hasil tambang harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan melaporkan bukti uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 Pasal 8 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.” Ucapnya.

Dalam surat keputusan tersebut juga tercantum apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagai salah satu upaya peningkatan pengawasan pada aktivitas Houling, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait lain” Demikian Dodi Bima Saputra.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *