DAERAH  

Pj. Bupati Mahdi Efendi Segera Benahi Birokrasi Pemkab Aceh Barat

Avatar photo

Meulaboh, Mjdnewsmedia.com – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs Mahdi Efendi segera membenahi birokrasi Pemkab Aceh Barat, sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, dinamis, kompeten dan melayani.

“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang benar benar kompeten dan melayani sepenuh hati. Cara terbaik dan tercepat menuju ke arah itu adalah dengan reformasi birokrasi,” tandas Mahdi dalam prees rilisnya kepada Mjdnewsmedia.com , Sabtu (22/07/2023)

Menurut Pj Bupati Aceh Barat itu, langkah lanjut yang dilakukan terkait pengisian posisi lowong dan juga terkait upaya mewujudkan birokrasi yang kompeten, akan dilakukan uji kompetensi (Ukom) untuk 18 posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk untuk mengisi 10 posisi kepala OPD yang selama ini lowong.

Uji kompetensi yang melibatkan pihak pihak yang dinilai memiliki kompetensi untuk itu, semata mata untuk men tracking kompetensi seorang kepala OPD. Termasuk untuk melihat seseorang pejabat sesuai atau belum dengan kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang diemban selama ini.

“Ini juga bagian untuk mewujudkan birokrasi yang proporsional dan profesional, hinga mampu menjawab tantangan tugas ke depan yang makin berat dan dinamis,” tutur Mahdi.

Karena sifatnya Ukom, maka sangat berkemungkinan terjadi pergeseran jabatan plus pengisian jabatan yang selama ini kosong. Sesuai dengan regulasi yang ada, Pj Bupati Aceh Barat telah mengantongi rekomendasi dari Ka ASN dan dari Kemendagri, melalui surat resmi kedua instansi tersebut.

Ketika didesak lebih jauh oleh media, Mahdi Efendi mengakui jika Ukom itu dijadwalkan tanggal 2 Agustus di Banda Aceh. Tim penguji terdiri atas jajaran Pemerintah Aceh, Sekda Aceh Barat, serta pihak independen yang punya kapasitas dan ditunjuk untuk itu.

“Kita harus bergerak cepat untuk melakukan pembenahan, yaitu dengan merapikan dulu perangkat birokrasi yang ada, hingga fungsi pelayanan bisa dijalankan secara maksimal,” pungkas Mahdi.

Angin pembenahan atau reformasi birokrasi sebelumnya juga bertiup kencang dari Pemkab Aceh Besar serta Pemko Lhokseumawe. Kedua kepala daerah ini dikabarkan juga sudah mengantongi izin dari Ka ASN serta Kemendagri.

Sebelumnya pihak Kemendagri melalui Itjen Depdagri, secara terbuka mengatakan, pihak Pj Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk mengganti pejabat di jajarannya, yang dinilai tak kompeten serta gagal menjalankan peran melayani rakyat. Karena kondisi itu akan berdampak pada sistem kerja dan kinerja kolektif pemerintah propinsi/kabupaten/kota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *