DAERAH  

PT PAAL Atur DPRK Soal Jadwal RDP, H. Kamarudin: Terkesan Mengatur Wakil Rakyat

Avatar photo

Aceh Barat, Mjdnewsmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Barat tetap melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP), Meski pihak dari perusahaan yang bersangkutan tidak hadir yang telah dijadwalkan pada Kamis (1/2/2024).

Rapat dengan pendapat yang di laksanakan di gedung DPRK Aceh Barat membahas terkait untuk meluruskan soal kebun plasma kelapa sawit di kecamatan Suak Pante Brueh walaupun pihak perusahaan tidak datang memenuhi panggilan dewan, DPRK Aceh Barat tetap melanjutkan rapat tersebut

RDP di DPRK Aceh Barat tetap dilanjutkan bersama masyarakat Desa Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, yang dihadiri para Pimpinan DPRK, Sekda Aceh Barat, Kadis Perkebunan, Kemudian Kadis Pertanahan, Kepala BPN dan Kabag Hukum Setdakab dan sejumlah anggota DPRK setempat.

Rapat tersebut membahas persoalan lahan kebun plasma yang berada di dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT PAAL yang disepakati bersama masyarakat, namun sampai saat ini belum ada kejelasan terhadap hak masyarakat yang sudah dijanjikan perusahaan sudah belasan tahun.

Haji kamarudin wakil II DPRK Aceh Barat mengaku kecewa terhadap PT. PAAL Aceh Barat di karenakan belum mengindahkan panggilan dari dewan tersebut.

“RDP hari ini agak kecewa karna dari pihak perusahaan belom bisa hadir, bila pada panggilan selanjutnya belum juga mengindahkan panggilan dari rapat dengan pendapat (RDP) maka pihak DPRK Aceh Barat akan menjemput dengan paksa sesuai dengan tatertib AD/ART DPRK,” ungkap H. Kamarudin kepada awak media, Kamis (1/2/2024).

Wakil DPRK tersebut menjelaskan lebih lanjut, DPRK sudah mendengarkan secara langsung apa yang sedang dialami oleh masyarakat Suak Pante Breuh saat ini. Terutama menyangkut lahan plasma seluas 450 hektare yang diberikan masyarakat kepada perusahaan secara gratis sampai saat ini belum ada kejelasan bagi hasil.

“seperti yang saya dengar tadi Warga Suak Pante Breuh hanya menuntut kebun plasma karena milik masyarakat sebagaimana dari perjanjian awal, bahwa kebun yang diberikan kepada perusahaan tidak dijual untuk dijadikan kebun plasma seluas 450 hektare, Dari jumlah tersebut, 40 persen untuk masyarakat dan 60 persen untuk perusahaan sebagai pengelola.,” ungkapnya H. Kamarudin

Disebutkan, dari jumlah itu hak untuk masyarakat sekitar 180 hektare, Namun yang ada saat ini untuk masyarakat sekitar 60 hektare dan 60 hektare ini juga belum ada kejelasan berapa perolehan hasil untuk masyarakat Suak Pante Breuh. ‘

Sedangkan uang Rp 200 ribu yang diberikan per bulan atas nama pinjaman, sedangkan lahan dikelola sudah puluhan tahun, tentunya ini menimbulkan kerancuan dari perusahaan tersebut,” Pungkasnya Haji Kamarudin.

Pihaknya akan memanggil kembali perusahaan PT. PAAL dalam waktu dekat ini, bukan dalam artian mereka yang mengatur jadwal rapat di gedung rakyat ini.

“Tidak ad hak mereka mengatur jadwal rapat, kita akan surati kembali, apabila tiga kali kita panggil tidak hadir kita akan libatkan aparat penegak hukum untuk bisa mereka hadir dalam RDP kita.” Tegas H. Kamarudin.

Rapat dengan pendapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat, H Kamaruddin ini dihadiri Ketua DPRK Samsi Barmi dan Wakil Ketua I Ramli SE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *