Tiga Boat Nelayan Ditangkap Polisi,DKP Aceh Barat Siap Lakukan Pendampingan

Avatar photo
kapal Nelayan Aceh Barat sedang terparkir di Dermaga Padang Serahet . (Foto :Ist)
Kapal Nelayan Aceh Barat. (Foto :Ist)

Aceh Barat , Mjdnewsmedia.comDirektorat Polair Polda Aceh dikabarkan mengamankan sedikitnya tiga unit boat milik nelayan asal Kabupaten Aceh Barat karena tidak memiliki kelengkapan surat atau legalitas Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) serta Surat Layak Operasi (SLO).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat Mulyadi mengakui tentang diamankannya tiga boat nelayan tersebut.

Pihaknya juga siap memberikan bantuan dan dukungan kepada nelayan yang akan melakukan proses pengurusan perizinan.

DKP Aceh Barat bertekad akan memastikan nelayan mendapatkan akses yang mudah dan cepat dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran operasi perikanan mereka.

“Kami tetap berkomitmen untuk membantu nelayan dalam proses pengurusan perizinan. Kami siap memfasilitasi dan memberikan bantuan yang diperlukan agar nelayan dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dengan lancar,”tutupnya.

Dia menjelaskan, izin usaha penangkapan ikan terdiri dari Dokumen Kapal yang mencakup Surat Ukur dan Tanda Kebangsaan Kapal (PAS Kecil/Besar) itu diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan,melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). 

Sementara itu, Perizinan Usaha Penangkapan Ikan, seperti SIUP dan SIPI, diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kapal di atas 30 GT dan oleh Provinsi untuk kapal di bawah 30 GT yang beroperasi hingga 12 mil laut. 

Namun karena kekhususan Provinsi Aceh, pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP dan SIPI untuk kapal dengan ukuran hingga 60 GT yang melakukan penangkapan ikan hingga 12 mil laut.

Di sisi lain, tambah Mulyadi, berdasarkan implementasi Peraturan Nomor 6 tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam penerbitan izin usaha perikanan tangkap di perairan laut, kecuali untuk kapal di perairan sungai, danau, genangan, dan rawa-rawa dengan ukuran hingga 5 GT.

Dalam proses pengurusan dokumen dan perizinan usaha DKP hanya melakukan pendampingan, untuk memudahkan proses penyiapan data sesuai persyaratan teknis.

Jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian disebabkan oleh perbaikan dokumen yang diperlukan akibat kesalahan dalam penyusunan hingga perubahan sistem.

“Jika itu tidak terjadi, maka prosesnya akan sesuai dengan perkiraan,” tutupnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *